.webp)
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan berbagai kegiatan pendataan dan survei statistik. Sebab masih banyak masyarakat yang keliru memahami aktivitas statistik pemerintah, bahkan menganggap pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru.
Dia menilai kesalahpahaman masyarakat terhadap kegiatan survei berpotensi menurunkan kualitas data yang dihimpun. Jika masyarakat enggan memberikan informasi secara benar karena merasa khawatir, maka hasil survei tidak akan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat.
"Bagaimana kalau survei yang kita lakukan, petugasnya tidak bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak bisa mengumpulkan data yang baik. Akhirnya survei yang kita lakukan tidak berarti, kita hanya kehilangan waktu, tenaga, dan anggaran pemerintah yang begitu besar," ujar La Tinro dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, berdasarkan berbagai masukan yang diterimanya, masih terdapat masyarakat yang memiliki persepsi keliru terhadap pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Sebagian warga bahkan mengira data yang dikumpulkan pemerintah akan digunakan untuk menetapkan pajak tambahan.
Menurut La Tinro, pertanyaan mengenai kondisi rumah, jumlah kamar, kepemilikan pendingin ruangan, hingga kendaraan kerap memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Saya mendapatkan kesimpulan bahwa yang ada di benak sebagian masyarakat, pemerintah datang hanya untuk mencari data agar nanti dikdiharapkanl) pajak-pajak kepada mereka. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami arti survei yang sebenarnya," ujarnya.
Karena itu, dia menekankan bahwa kemampuan komunikasi petugas lapangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dia mengatakan surveyor tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu menjelaskan tujuan dan manfaat pendataan sehingga masyarakat bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka.
"Surveyor adalah ujung tombak. Mereka harus bisa memberikan penjelasan yang baik sehingga pemerintah memperoleh data yang akurat untuk mengambil kebijakan yang benar bagi rakyat," tuturnya.
Selain mendorong penguatan komunikasi publik, La Tinro juga mengusulkan agar BPS mempertimbangkan penerapan integrated survey atau survei terintegrasi dengan menggabungkan sejumlah survei yang saling berkaitan. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mengurangi beban masyarakat sebagai responden tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan.
Di sisi lain, La Tinro mengingatkan pentingnya sinkronisasi pengaturan kelembagaan dalam pembahasan RUU Statistik. Ia berharap regulasi yang disusun mampu memperjelas pembagian kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara BPS sebagai pembina data statistik nasional dengan berbagai aturan lain yang mengatur tata kelola data dan transformasi digital.
Menurutnya, keberhasilan reformasi statistik nasional tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan.
"Dengan edukasi yang lebih baik, data statistik yang dihasilkan diharapkanl semakin akurat, kredibel, dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat," tutupnya.
Simak juga Video BPS: Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026
