UU Berkop Pemerintah Bisa Diperkarakan

UU Berkop Pemerintah Bisa Diperkarakan

- detikNews
Kamis, 22 Nov 2007 13:51 WIB
Jakarta - UUD mengamanatkan, yang berwenang membuat UU adalah DPR atas persetujuan pemerintah. Namun jika melihat bentuk fisik UU, kop UU pasti atas nama pemerintah.

"Ini bisa menjadi masalah, bisa jadi perkara," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie di Kantor MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/11/2007).

Jimly mengatakan hal ini usai menerima kunjungan mantan anggota DPR, KH Abdul Majid yang juga mempermasalahkan kop UU yang mengatasnamakan pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut KH Abdlul majid kop suratnya harusnya atas nama DPR, karena yang membuat presiden, tapi nanti pengesahannya tetap presiden," kata Jimly.

Menurut Jimly, UU yang digodok DPR dan presiden menimbulkan permasalahan sendiri. Saat ini ada lima UU yang tidak ditandatangani oleh presiden. Antara lain UU Penyiaran dan UU Keuangan Negara. Keduanya terjadi pada era Presiden Megawati.

"Tapi persoalannya ada ketentuan yang mengatakan jika dalam 30 hari UU tersebut tidak ditandatangani, maka secara otomatis berlaku. Jadi ada kemungkinan UU berlaku tanpa ditandatangani oleh presiden," kata Jimly.

Sebagai solusinya, menurut Jimly, bisa saja UU 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan direvisi. "Tapi bisa saja ada yang mengajukan judicial review, tapi harus ada yang mengajukan," tandasnya.
(anw/sss)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait