.webp)
"Dalam pertemuan global warming di Bali nanti, kita akan meminta pemerintah menyelamatkan hutan lindung bergambut yang masih tersisa. Kita juga meminta pemerintahan SBY segera menghentikan konversi di sejumlah kawasan hutan lindung lainnya," kata Direktur Walhi Riau, Jhoni S Mundung, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (22/11/2007).
Jhoni menyebut, perubahan iklim dan suhu yang selama ini terjadi di Indonesia lebih disebabkan kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Pemerintah mengeluarkan izin serampangan di sejumlah kawasan hutan lindung yang jelas dilarang untuk dikonversi.
"Banyaknya izin yang dikeluarkan untuk mengeksploitasi kawasan hutan menunjukkan pemerintahan SBY tidak punya kepekaan terhadap lingkungan. Padahal untuk menekan pemanasan global itu, seharusnya semua negara wajib mengurangi produksi gas karbon sebesar 60 persen. Dunia internasional juga kami harapkan dapat menekan pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungannya," kata Mundung.
Data Walhi menyebutkan, Riau memiliki lebih dari 4 juta hektar kawasan bergambut dengan kedalam lebih dari tiga meter. Sesuai dengan peratuan pemerintah Kepress No.32/1990, kawasan itu dilarang untuk dikonversi.
Tapi fakta di lapangan, pemerintah tetap memberikan izin untuk mengeksploitasi kawasan hutan lindung tersebut. Setidaknya saat ini hutan lindung bergambut di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dikonversi untuk perkebunan sawit. Ada sekitar 7.800 hektar dibabat habis PT Dulta Palma Group di Riau.
Menurut Mundung, rusaknya lahan gambut di Riau, sudah lama menjadi perhatian dunia internasional. Akibat rusaknya hutan bergambut emisi gas rumah kaca di daerah Riau cukup tinggi. Sebab, lahan gambut Riau seluas 4 juta hektar berpotensi melepas sekitar 14,6 miliar ton karbon.
"Lepasnya gas karbon dari rusaknya lahan gambut di Riau setara dengan emisi gas rumah kaca dunia selama setahun. Luasnya kawasan gambut yang rusak itu berada di Riau menyebabkan Indonesia menjadi kontributor gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia," katanya. (cha/djo)
