.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) salah satunya bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja lokal, hingga mewujudkan pemerataan pembangunan.
Menurut Yandri, langkah ini juga demi memastikan masyarakat sekitar dapat merasakan langsung manfaat KDKMP, sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial di wilayah tersebut.
"Jadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini akan menyerap tenaga kerja 17 orang. Dan wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan Kopdes ini berada," ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa," sambungnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan Tatap Muka bersama Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur, di Gudang KDKMP Kecamatan Weri, Jumat (3/06).
Lebih luas, Yandri juga menyatakan KDKMP juga menyediakan khusus sebagai solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga lokal.
Program ini dirancang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal dengan skema bunga yang ditekan sangat rendah.
Karena itu, pemerintah mendorong agar suku bunga pinjaman ini maksimal hanya 6% per tahun. Selain menyediakan gerai pinjaman, gerai atau Toko Desa dari Kopdes ini difungsikan juga sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, dan penyedia kebutuhan pokok warga.
"Kemudian nanti gerainya Bapak Ibu, itu nanti akan ada pupuk. Ada Bank BNI juga," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
"Jadi nanti Bapak Ibu jangan lagi pinjam di rentenir Bu. Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," sambungnya.
Di samping itu, pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan pada program KDKMP. Evaluasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola, tata letak gerai yang dinilai kurang strategis, serta peningkatan pengawasan agar operasionalnya lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
"Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang," jelas Menteri asal Bengkulu Selatan itu.
"MBG kalau ada korupsi bukan MBG yang ditebang," lanjutnya.
Sebagai informasi, kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen.
Sementara yang mendampingi Yandri yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT Tabrani.
