"Sangat perlu data dan informasinya juga dibagi ke BK DPR agar bisa ikut mengusut. Karena masalah ini juga menyangkut citra DPR," kata Ketua FPKS Mahfud Sidiq di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2007).
Melihat kronologi kaburnya mantan terdakwa kasus penebangan liar yang kontroversial itu, diakuinya, memang membutuhkan konspirasi tinggat tinggi. Maka wajar bila Polri menduga keterlibatan oknum birokrasi atau parlemen di dalamnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah jadi kewenangan polisi mengusut juga oknum birokrat dan DPR yang mungkin jadi beking. Kalau tidak ini akan jadi pola baru pelaku lain," tandasnya.
(lh/umi)











































