.webp)
Seperti dugaan sejumlah pihak, pergerakan Jokowi akan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Terbaru, safari perdana Jokowi ke Lampung juga menuai banyak diskusi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah meruncingnya saling balas komentar antara partai berlambang gajah dan berlambang banteng.
Salah satu agenda yang tidak lepas dari perhatian publik adalah ketika Jokowi mengikuti upacara pemberian gelar atau muakhi menurut adat Lampung kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Dalam salah satu prosesi itu, Jokowi terlihat menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.
Soal acara tersebut, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan apakah yang dilakukan Jokowi sebagai adat, ekspresi kesombongan, atau simbolisasi perendahan politik. Gunrom (sapaan akrab Guntur Romli) mengira para pendukung Jokowi tengah berhalusinasi bahwa yang tengah diinjak adalah kepala banteng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendukung Jokowi sedang berhalusinasi yang diinjak itu kepala banteng, padahal kerbau," kata Gunrom, dikutip dari detikcom, Senin (29/6).
Senada dengan Gunrom, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai jika pemberian gelar kepada Jokowi bukanlah hal yang pantas. Ia menyebut jika Jokowi, yang dianggap sebagai simbol pemersatu, malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja.
"Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat," kata Andreas, dikutip dari detikNews, Selasa (30/6).
Ia kemudian menyebut jika publik akan merasa lebih bangga ketika mantan Presiden Indonesia itu mendapat gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal.
"Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?" imbuh dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga ikut berkomentar soal realisasi safari Jokowi. Tidak seperti Gunrom dan Andreas, Puan menyebut jika safari politik merupakan hak semua pihak.
"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Terkait safari perdana Jokowi yang banyak mendapat komentar dari PDIP, Bestari Barus pun angkat bicara. Elite politik PSI itu menilai jika PDIP tak perlu lagi mengomentari Jokowi apalagi dengan sentimen negatif. Bestari justru meminta PDIP berbenah diri, menyinggung soal posisi politik nasional.
"Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri. Ini ngaku kadang-kadang oposisi, kadang-kadang tidak oposisi. Orang nggak jelas jenis kelaminnya mau gimana sih," ujar dia.
Jokowi nampaknya masih menjadi magnet politik bagi sejumlah partai, terkhusus, PSI dan PDIP. Lalu, Apakah ini sekadar saling balas pernyataan atau sudah mencerminkan persaingan politik yang lebih serius menuju 2029?
Beralih ke berita daerah, detikSore akan mengulas berita soal penyekapan seorang perempuan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah warga di sana nekat menyerang polisi dengan melempar batu saat hendak menyelamatkan wanita yang diduga disekap mantan pacarnya. Diketahui para warga tersebut merupakan rekan dari pelaku.
Dilansir dari detikSulsel, korban berhasil diselamatkan, sementara pelaku masih melarikan diri saat situasi penyelamatan tidak kondusif. Seperti apa tindakan yang akan dilakukan kepolisian untuk mengejar pelaku? Apa latar belakang kejadian ini? Simak laporan lengkapnya bersama jurnalis detikSulsel dalam segmen Berita Nusantaral
Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan membahas fenomena lebih dari 60 ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi sorotan pada pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Angka tersebut merupakan akumulasi kuota kosong dari jalur SNBP, SNBT, hingga seleksi mandiri.
Beragam faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), kendala penerimaan KIP Kuliah, persoalan geografis, hingga calon mahasiswa yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan atau jalur lain.
Lantas, apakah fenomena ini hanya dipengaruhi faktor ekonomi, atau justru mencerminkan perubahan cara pandang generasi muda terhadap pendidikan tinggi? bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu, Hany Koesumawardani dalam segmen Sunsetalk.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
