.webp)
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memastikan pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia. Langkah itu sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Tito usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Dia menjelaskan bahwa BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Tugas kedua adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara.
"Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain," tuturnya.
Dia menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.
"Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan DPR dalam memahami persoalan riil di lapangan.
"Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua serta Kalimantan.
"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Tito menilai penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Dia menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
"Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus," ujarnya.
Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi, Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama," tegasnya.
Dia juga menyoroti keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik. Sementara kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer.
Tito menegaskan pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah tersebut akan memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai penutup, Tito menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan bukan sekadar isu wilayah, melainkan wajah kehadiran negara di garis terdepan.
"Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," tutupnya.
Simak juga Video: BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia
