"Patokannya surat dari Anwar Nasution (Ketua BPK) saja. Kalau ada nama-nama lagi, itu isu saja. Sepengetahuan saya tidak pernah ada (aliran dana)," kata eks wakil ketua Komisi IX DPR ini saat dihubungi detikcom, Senin (19/11/2007).
Menurut dia, BI bukanlah pihak yang menentukan dalam pembahasan UU tentang BI yang saat itu dibahas pemerintah dan DPR. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pembahasan itu.
"BI bicara sebagai sumber kami. Mereka bicara pun atas izin pemerintah," lanjutnya.
Dia mendukung langkah BK DPR menindaklanjuti laporan soal aliran dana BI ini. BK juga diminta menuntaskan kasus ini agar nama-nama mereka yang sudah disebut bisa direhabilitasi jika nanti tidak terbukti.
"Jangan kepalang tanggung, harus dituntaskan. Nama-nama yang sudah disebut, dinilai negatif oleh masyarakat, jangan dibiarkan menggantung," pungkasnya.Selain FB, sejumlah nama lainnya yang muncul adalah D, EAS, BS, WR, HY, N, EM dan MM. Dari 9 nama ini, jumlahnya kini bertambah menjadi 16 orang yang disampaikan ke BK DPR.
(fay/nrl)











































