"KPK harus periksa semua permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum peraturan perundang-undangan baik korupsi besar maupun korupsi kecil," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2007).
Ketika ditanya dugaan sejumlah anggota PDIP yang terlibat, pria yang akrab disapa Mbah Tarjo ini menyerahkan kepada partai dan fraksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ya kalau DPP, serahkan sepenuhnya pada badan hukum," ujar pria berkacamata ini.
Politisi PDIP ini juga akan menanyakan kepada Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun seputar koordinasi dengan KPK mengenai aliran dana BI.
"Saya dengar sekarang Gayus ketemu KPK, nanti saya telepon Pak Gayus hasilnya bagaimana," kata Mbah Tardjo. (aan/sss)










































