Rapimnas Golkar Lebih Fokus Evaluasi Pilkada, Bukan Pilpres

Jakarta - Rapimnas Golkar yang akan di gelar di Jakarta 22-25 November 2007 tidak akan membahas pilpres 2009. Hajatan besar partai berlambang pohon beringin itu akan menjadi ajang untuk mengevaluasi Pilkada, termasuk hasil Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel). "Dalam rapimnas nanti, kami ingin lebih fokus untuk mengevaluasi hasil-hasil Pilkada. Termasuk hasil Pilkada yang baru saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di sela-sela temu kader Golkar di Demak, Jawa Tengah, Kamis (15/11/2007). Hadir dalam temu kader ini antara lain Ketua DPD Golkar Jawa Tengah Bambang Sadono dan fungsionaris DPP Golkar seperti Nusron Wahid, Ricky Rahmadi, Bambang Soesatyo, Gito Ganinduto dan Leo Nababan. Agung mengatakan, dari 11 pilkada tingkat provinsi yang diikuti, Golkar hanya memenangi secara murni di dua provinsi, salah satunya Gorontalo. Sedangkan di 9 provinsi lainnya, ada yang dimenangkan secara koalisi dengan kader dari parpol lain, ada juga yang kalah. "Semua pilkada akan dievaluasi, mengapa menang, mengapa kalah? Bagaimana bisa menang, bagaimana bisa kalah?" tutur ketua DPR ini. Hajatan akbar partai berlambang pohon beringin itu, menurut Agung, juga akan membahas konsolidasi dan persiapan pemilu legislatif 2009. Berdasarkan hasil Munas 2004 di Bali, Agung mengatakan, suksesi politik ditunjukkan dengan kemenangan Golkar, baik di pemilu tingkat eksekutif maupun legislatif. "Karena itu evaluasi pilkada sebagai pemilu eksekutif tingkat daerah menjadi penting untuk persiapan pemilu 2009," cetus dia. Namun Agung menambahkan, pemilu presiden tidak akan menjadi fokus pembahasan dalam Rapimnas. Alasannya, Golkar tidak ingin mengganggu pemerintahan SBY-JK. Menurut dia, Golkar tidak akan terpancing terhadap manuver parpol lain yang lebih dulu mengumumkan capresnya. "Kita tidak akan terpancing dengan manuver seperti itu. Kita bersabar. Siapa capresnya atau akan pakai konvensi apa tidak, tidak dibahas. Karena kalau kita tentukan capres, itu bisa mengganggu program pembangunan pemerintah," ujarnya. Namun dia mengingatkan, seluruh jajaran partai harus menjaga citra partai dan meningkatkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat. "Setiap kader harus menjaga perilakunya. Jangan melakukan korupsi dan perilaku yang melanggar hukum serta tidak melakukan perselingkuhan," kata dia. (rmd/asy)