Surabaya Jadi Percontohan Nasional Program Cegah Sampah Plastik ke Laut

Kota Surabaya menjadi lokasi perdana program "Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution" di Indonesia. Program ini adalah kolaborasi bilateral Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dengan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.

Pengenalan program ini dilaksanakan melalui Soft-Launching yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Jumat (5/6).

Kota ini dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Nantinya, program akan fokus pada pengendalian di aliran sungai sebagai pencegahan masuknya sampah plastik ke laut, pembersihan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M. Fikser berterima kasih kepada pemerintah pusat karena telah memercayai kota ini sebagai lokasi pelaksanaan awal program.

"Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Pangan dan seluruh kementerian yang lain. Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi Soft-Launching terkait dengan (penanganan) sampah plastik, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia," kata Fikser dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, implementasi program telah berjalan di Kali Tebu dan Kali Mrutu, dimana telah dipasang sistem penahan sampah untuk menghambat sampah plastik terbawa arus ke laut.

"Project yang sekarang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu itu sangat berdampak," ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini menunjukkan hasil nyata. Setiap hari, sekitar satu ton sampah plastik diangkat dari aliran sungai melalui kolaborasi DLH Surabaya dengan Non-Governmental Organization (NGO) yang terlibat.

"Satu hari, 1 ton sampah plastik yang kemudian diambil oleh teman-teman Ecoton begitupun juga Lohjinawi. Kami fasilitasi tempat bagi teman-teman dua NGO ini," jelasnya.

Fikser menuturkan, Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan penuh pelaksanaan program berupa penyediaan fasilitas dan penguatan edukasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.

"Pak Wali Kota Eri Cahyadi sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman (NGO) ini. Sehingga kemudian kita tidak hanya itu (membersihkan sampah), tapi ada edukasi kepada warga di sekitar untuk menjaga lingkungan," tuturnya.

Program ini juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, namun dipilah dan dimanfaatkan kembali. Proses ini, lanjutnya, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mereka dilibatkan dalam pemilahan, pengemasan, hingga penjualan sampah yang bernilai ekonomis.

"Dari hasil sampah yang diambil itu dilakukan pemilahan. Jadi warga juga bisa bekerja dan mendapatkan manfaat," ungkapnya.

Menurutnya, manfaat program dirasakan dari aspek lingkungan serta berdampak positif bagi perekonomian warga yang terlibat. Sampah yang sudah disortir kemudian dipilah, dikemas, lalu dijual sehingga membawa manfaat ekonomis untuk warga.

Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat, terutama di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya memiliki sungai dipenuhi sampah. Kini, sungai nampak lebih bersih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

"Kali Tebu sekarang bersih. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata warga juga terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya," ungkapnya.

Fikser mengungkapkan, rata-rata sampah yang tertahan di Kali Tebu masih mencapai sekitar satu ton per hari. Namun, jumlah mulai menurun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

"Sampai hari ini masih bertahan di antara 1 ton, ada penurunan. Karena setelah lihat (kondisi sungai), orang mau buang lagi ragu-ragu karena sudah mulai baik. Terus sampah itu kita tahan (trash boom) di depan," katanya.

Meski begitu, ia menegaskan keberhasilan program diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat serta berkurangnya sampah yang dibuang sejak dari sumbernya.

"Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Surabaya menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim). Pemkot, lanjutnya, menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen.

"Jadi target Pak Wali Kota kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40%. Di Surabaya sampah per hari menghasilkan sekitar 1.800 ton," jelasnya.

Dari jumlah ini, sekitar 200 ton memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sementara sekitar 1.000 ton lainnya, masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir.

Sebagai solusi, pemerintah pusat menunjuk Kota Surabaya sebagai satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal siap dimanfaatkan.

"Sehingga sampah yang 600 ton itu, (ke depan) juga bisa kemudian terbakar bersama dengan (sampah) dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan," kata Fikser.

Di lain sisi, Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sri Murwani Nurfadilastuti menegaskan, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama mengurangi pencemaran sampah.

"Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya," ujarnya.

Ia meminta pemerintah terus mendorong masyarakat mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan dari sumbernya. Langkah ini dinilai penting agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir di sungai maupun lingkungan terbuka, dan memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat.

Menurutnya, sampah anorganik dan organik dapat dikelola, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dan mengurangi beban lingkungan.

"Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan sampah," imbuhnya.

Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) Ahmad Bahri Rambe mengatakan, program ini dirancang secara komprehensif dan berfokus pada pengangkatan sampah, pengelolaan, dan edukasi masyarakat.

"Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan," ujar Bahri.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah sungai berkelanjutan sehingga manfaat program terasa jangka panjang.

"Jadi programnya cukup komprehensif. Bagaimana mengambil sampah sungai tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan," imbuhnya.

Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Ahmad Didin mengatakan, program ini adalah hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Pangan dan Pemerintah UEA dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana program.

Ia mengatakan, program tersebut dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi kota pertama yang dipilih untuk peluncuran program sekaligus implementasi awal.

"Project ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua (daerah) bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil," pungkas Didin. (ADV)