.webp)
Mendagri Tito Karnavian menanggapi maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tito mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan pembinaan terhadap kepala daerah.
"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," kata Tito seusai rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Tito mengatakan ada usulan agar kepala daerah diberikan dukungan dana operasional yang lebih besar. Namun, menurut dia, timbul pertanyaan lain mengenai jaminan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengaku pernah memiliki gagasan agar kepala daerah mendapat insentif berdasarkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, insentif tersebut dapat mendorong kepala daerah lebih aktif dan kreatif.
"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat, ya, nggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan," tuturnya.
"Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD," imbuh dia.
Diketahui, sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK sejak dilantik pada Februari 2025. Terbaru, Bupati Muara Enim Edison ditangkap KPK.
Simak juga VIdeo 'KPK Ungkap 4 Tersangka dalam OTT Bupati Muara Enim':
