Rusuna Harus Diuber, JK Minta Kendala Pembangunan Dikurangi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rakor percepatan pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) di Indonesia. Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu, JK meminta kendala-kendala yang dapat menghambat program tersebut dikurangi."Wapres mengatakan, tolong dilihat aturan apa yang menghambat dan tolong diproses untuk diubah seperti PP 6/2006 tentang Pengelolaan Aset Nasional," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari.Hal itu disampaikan Yusuf usai mengikuti rakor bersama Menteri Perekonomian Boediono dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (14/11/2007).Menurut Yusuf, dalam PP itu disebutkan kalau akan melepas lahan harus dengan nilai jual obyek pajak (NJOP). "Risikonya akan ada treatment khusus untuk rusuna," ujar Yusuf. Menurut Yusuf, JK juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk membuat Keputusan Menteri yang dapat meringankan perizinan untuk rusuna.Pemerintah akan membangun 28 tower rusuna tahap II. Pencanangan akan dilakukan pada 3 Desember 2007.Rusuna akan dibangun di Cengkareng, Kedoya, Rawasari, Bukit Duri, Kemayoran, Kebagusan, Surabaya dan Manggala. (ken/sss)