Industri Strategis Harus Didahulukan Ikut Wamil

Jakarta - Pemerintah diminta bila memang RUU Komponen Cadangan alias wajib militer (wamil) disetujui DPR, maka yang harus didahulukan untuk diikutsertakan adalah orang yang memiliki kemampuan atau pihak industri strategis."Mereka harus didahulukan jadi komponen cadangan," kata Gubernur Lemhannas Muladi saat ditanya soal pro kontra rencana pembahasan draf RUU Komponen Cadangan yang akan dilayangkan Dephan ke DPR awal 2008, di Gedung Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2007).Secara pribadi, lanjut Muladi, dirinya menganggap perlunya Komponen Cadangan. Selain untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsanya, juga untuk meningkatkan ketahanan nasional."Sebenarnya itu sangat perlu. Barang siapa cinta damai, dia harus siap perang. Walau ancaman itu masih bersifat tradisional, namun ketahanan nasional itu tetap perlu disiapkan," jelas mantan Rektor UGM ini.Muladi mencontohkan, negara Singapura yang berpopulasi sekitar 4 juta orang, memiliki tentara sekitar 2,5 juta orang. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk 300 juta orang, tapi tentaranya kurang lebih sekitar 350 ribu orang."Ya UU-nya dibikin dulu, tapi pelaksanaan latihan militernya selektif. Mana yang didahulukan, mana yang tidak. Mereka yang memiliki kemampuan dalam industri strategis, mereka harus didahulukan untuk menjadi anggota komponen cadangan," imbuhnya lagi. (zal/sss)