Banyak Kepala Daerah Nyeleweng

Jakarta - Banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang melakukan penyelewengan. Hal ini terutama menimpa pemimpin yang berasal dari partai politik dan pengusaha."Banyak sekali kasus penyimpangan di daerah yang terkait budgeting system yang menyebabkan banyak kepala daerah dan DPRD terkena tuntutan pidana," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi.Hal ini disampaikan dia usai membuka Pertemuan Konsolidasi Pimpinan Daerah, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Indonesia di Gedung Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2007).Menurut Muladi, hal ini terjadi akibat sering terjadinya salah menafsirkan aturan, sehingga terjebak pada suatu diskresi yang bisa melanggar hukum. Hal ini juga ditengarai banyak pejabat di daerah yang bukan berasal dari birokrat."UU Politik kita kan tidak boleh TNI dan Polri jadi birokrat. Sehingga yang menjadi birokrat adalah orang-orang yang bukan dari kalangan birokrat. Mereka cenderung pragmatis. Padahal birokrasi harusnya tunduk pada asas pemerintahan yang baik," tuturnya.Dengan perspektif yang masih berbeda-beda itu, lanjut Muladi, memunculkan tindakan yang fragmentatif dan asimetris dengan penyimpangan yang bisa menjurus pada tindakan pidana. Untuk itu, pihaknya mengadakan konsolidasi agar ada langkah preventif para pejabat daerah dalam melaksanakan asas pemerintahan yang baik."Ketika jadi birokrat, loyalitas mereka harus pada pemerintah dan negara, bukan pada parpol dan sebagainya," tegas Muladi.Disinggung apakah pertemuan konsolidasi ini bisa menjamin tidak adanya lagi pelanggaran oleh para pemimpin daerah. Muladi mengatakan, lembaga seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lainnya bisa melakukan pemantauan."Mereka ini di sini diajarkan yang baik. Tentang nanti dia akan menyimpang atau tidak, tergantung environment dan pribadi masing-masing," jawab Muladi.Untuk itu Muladi berharap parpol melakukan penataan rekruitmen kadernya dalam hal kepemimpinan. Selama ini memang kaderisasi pemimpin nasional di parpol sangat rendah. (zal/sss)