Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyayangkan kenaikan harga jual BBM nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang diputuskan oleh Pertamina. Mufti menyebut kebijakan Pertamina tak melibatkan Komisi VI DPR sebagai mitra pengawas.
"Kami tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya, tidak pernah diajak berdiskusi dan tidak pernah dimintai pertimbangan terkait kenaikan harga Pertamax ini," kata Mufti kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Mufti mengatakan keputusan yang diambil Pertamina terkesan sembunyi-sembunyi. Mufti menyayangkan DPR tak dilibatkan dalam keputusan krusial.
"Padahal berkali-kali kami sudah menyampaikan keberatan terhadap pola pengambilan kebijakan seperti ini. Kenaikan harga BBM, meskipun non-subsidi, tetap berdampak pada masyarakat luas dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang terkesan sembunyi-sembunyi dan minim komunikasi," kata Mufti.
"Kami sangat menyayangkan jika kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat diambil tanpa melibatkan DPR sebagai representasi rakyat. Jangan sampai pemerintah terkesan mengambil keputusan sendiri tanpa memedulikan aspirasi masyarakat dan masukan dari DPR," tambahnya.
Mufti meminta Pertamina untuk lebih terbuka. Mufti tak ingin komunikasi yang sama terulang kembali.
"Karena itu, kami meminta pemerintah dan Pertamina lebih terbuka, lebih menghargai fungsi pengawasan DPR dan tidak mengulangi pola komunikasi yang selama ini menimbulkan kekecewaan publik," ujarnya.
(dwr/rfs)