Jumlah Nelayan Indonesia yang Ditangkap Australia Menurun

Jakarta - Penangkapan para nelayan asal Indonesia oleh pihak keamanan laut Australia sudah semakin menurun. Penurunan angka penangkapan ini setelah dilakukan kampanye tentang hukum tentang perbatasan maritim kedua negara kepada para nelayan yang tertangkap sebelumnya."Bersama dengan pemerintah Indonesia, kami melakukan kampanye untuk mendidik para nelayan mengenai hukum Australia dan di mana perbatasan kedua negara itu. Tampaknya itu berjalan dengan sangat sukses. Nyatanya, jumlah nelayan Indonesia yang tertangkap sudah jauh menurun," kata Komandan Border Protection Command (BPC) Australia, Laksamana Muda James Goldrick.Pernyataan Goldrick itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Bakorkamla Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono di kantor Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2007). Namun, Goldrick mengaku tidak begitu hapal berapa jumlah nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah Australia atau yang ditangkap selama ini. "Oh saya tidak punya. Tidak begitu banyak jumlahnya. Saya tidak punya datanya sekarang," imbuhnya. Menurut Goldrick, bagi nelayan yang tertangkap akan diupayakan segera dikembalikan ke Indonesia secepat mungkin, tapi proses hukumnya tetap berjalan. "Nelayan yang menjalani tuntutan hukum sangat sedikit. Nelayan yang tidak terkena tuntutan hukum langsung dikembalikan secepatnya ke Indonesia," jelasnya.Dijelaskan Goldrick lagi, bila memang terbukti kapal nelayan itu melanggar hukum di wilayah, maka sesuai aturan di negaranya kapal tersebut akan dihancurkan. Australia sendiri terlebih dahulu harus memilah mana pelanggaran yang dilakukan para nelayan, apakah yang mencari ikan secara tradisional atau menggunakan alat modern."Tidak begitu banyak pelanggaran yang dilakukan, nelayan tradisional menggunakan cara mencari ikan yang wajar dengan persyaratan tertentu," ujarnya. Terkait permintaan Indonesia yang meminta ada bantuan hukum bagi nelayan Indonesia yang tertangkap di Australia. Goldrick menegaskan, pihaknya sudah memiliki mekanisme untuk membantu para nelayan dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. "Sudah ada bantuan hukum yang diberikan bila nelayan memenuhi syarat. Tapi tak semua mendapatkannya. Tapi kita selalu melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia mengenai bagaimana kita bisa membantu nelayan," ungkapnya. (zal/nrl)