Tiga pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) berganti usai Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung diberhentikan karena terjerat kasus hingga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). BGN yang kini dipimpin oleh Nanik S Deyang beserta wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono langsung tancap gas membuat gebrakan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dirangkum detikcom, Sabtu (6/6/2026), Nanik S Deyang langsung membuat gebrakan usai resmi menjabat sebagai Kepala BGN. Ia langsung mengubah strategi hingga fokus program MBG.
Berikut ini hal-hal baru yang diubah oleh Kepala BGN yang baru:
Moratorium Dapur Baru
Salah satu strategi baru yang dilakukan BGN yakni dengan melakukan efisiensi anggaran MBG. Nanik pun memutuskan untuk menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
Langkah ketiga adalah membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah keempat ialah memperluas pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien dan tak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Terkait moratorium dapur baru, Nanik mengatakan BGN akan terlebih dahulu merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah beroperasi. Saat ini, jumlah dapur MBG yang aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit.
"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut juga diambil karena sebaran dapur MBG belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum terlayani secara optimal.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.
(maa/maa)