Indra J Piliang: Surat Suara Pakai Kertas Koran Tidak Soal

Jakarta - Pemerintah merekomendasikan efisiensi sejumlah pos pendanaan dalam anggaran Pemilu 2009. Salah satu yang diefisiensikan adalah mengganti surat suara dengan kertas koran. Usulan tersebut dinilai tidak mempengaruhi kualitas pemilu. "Secara teknis bisa saja dengan kertas koran. Tinggal dipilih yang berkualitas bagus. Saya kira itu tidak perlu dipermasalahkan," ujar pengamat politik CSIS Indra J Piliang kepada detikcom, Jumat (9/11/2007). Menurut Indra, format kertas suara untuk pemilu 2009 tergantung UU Pemilu yang hingga kini masih digodok di DPR. Sebab dalam UU tersebut, diatur mengenai ketentuan pencantuman caleg dan parpol di atas kertas suara, apakah seperti pada pemilu 2004 lalu yang mencantumkan lambang parpol dan nomor urut caleg saja atau berubah. Namun Indra tidak sependapat jika format pencoblosan diubah menjadi penulisan nama. "Kalau dengan tulis, sepertinya harus ada biaya tambahan pendidikan untuk pemilih. Karena jumlah pemilih yang cacat dan buta huruf cukup sinifikan jumlahnya," kata Indra. Indra juga mengatakan, pengerucutan anggaran Pemilu 2009 yang mencapai Rp 10,4 triliun dinilai bersifat spekulatif emosional. Alasannya, pemangkasan itu karena emosional merespons usulan KPU yang menganggarkan Pemilu 2009 sebesal Rp 47,9 triliun. Penciutan anggaran dengan memangkas sejumlah pos pendanaan, menurutnya, menunjukkan pemerintah telah intervensi ke dalam sistem pemilu yang sebenarnya menjadi kewenangan dalam UU yang sedang digodok DPR."Seperti mengasumsikan jumlah pemilih 1.000 orang per TPS atau mengganti kertas suara dengan kertas koran. Padahal itu ketentuan teknis yang menjadi kewenangan UU Pemilu," tutur Indra. Pos lain yang juga direkomendasikan dipangkas antara lain meniadakan pengadaan kotak suara dengan menggunakan kotak suara pada Pemilu 2004, mengurangi jumlah TPS dengan asumsi 1 TPS menampung 1.000 pemilih, meniadakan kendaraan dinas, meniadakan anggaran keamanan, dan kartu pemilih. (rmd/nrl)