RUU Komponen Cadangan Hanya akan Memperumit

RUU Komponen Cadangan Hanya akan Memperumit

- detikNews
Jumat, 09 Nov 2007 06:00 WIB
Jakarta - Departemen Pertahanan sedang menggodok RUU Komponen Cadangan yang memuat aturan wajib militer alias wamil. Namun langkah ini dinilai keliru dalam memperkuat sistem pertahanan negara serta hanya akan memperumit.Wamil hanya bisa digunakan untuk menghadapi ancaman perang dengan negara lain. Sedangkan ancaman keamanan di Indonesia lebih banyak dari dalam."Wajib militer hanya bisa digunakan untuk menghadapi ancaman perang dengan negara lain, dikerahkan atas dasar keputusan politik," kata Managing Director Imparsial, Rusdi Marpaung, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (9/11/2007).Menurur Rusdi, penggunaan wamil juga memiliki batasan waktu. Tidak boleh digunakan untuk situasi darurat militer dan darurat sipil serta penggunaannya last resort. "Bila dinilai pada masa kini dan ke depan, ancaman terhadap keamanan lebih banyak berasal dari dalam yang penanganannya masih bisa ditangani dan hanya boleh di hadapi oleh polisi dan instrumen negara lainnya, serta TNI dalam batas tertentu," ujarnya.Rusdi menilai, kecil kemungkinan dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi ancaman militer perang dengan negara lain.Selain itu, lanjut Rusdi, komponen cadangan baru bisa dibentuk jika rencana pertahanan yang memuat kebutuhan pertahanan sudah diketahui dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara."Pemerintah hingga kini belum membentuk kebijakan umum pertahanan negara dan kebijakan pertahanan negara sebagaimana dimandatkan UU Pertahanan Negara," ujarnya.Pemerintah juga belum mereformulasi doktrin dan postur pertahanan yang sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Bahkan, pemerintah juga belum menjalankan dan mengimplementasikan agenda reformasi sektor keamanan yang sifatnya prinsipil dan mesti didahulukan dalam upaya mewujudkan komponen utama yang kuat dan sistem pertahanan negara yang modern. "Pembentukan RUU Komponen Cadangan pada masa kini hanya akan memperumit proses penataan ulang sektor pertahanan dan menimbulkan banyak pertanyaan bahkan kekhawatiran," pungkasnya. (mly/rmd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads