Lembaga Pengambil Virus Harus Diganti, Bukan Dimodifikasi

Jakarta - Lembaga riset di negara adidaya mengambil virus diam-diam dari WHO tanpa sepengetahuan negara pemilik. Lembaga ini pun harusnya diganti. Jika tidak maka hanya akan membuat negara kaya semakin kaya dan negara miskin tambah sakit."Dari pertama kali saya menuntut GISN mekanisme itu yang harus diubah. Sebetulnya GISN yang mengambil tanpa izin itulah yang tidak boleh,"kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Jakarta, Kamis (8/11/2007).Negara miskin yang sakit, lanjut Siti, diambil virusnya dan kemudian negara kaya yang kapitalis makin kaya dari perdagangan vaksinnya. "Kalau negara-negara ini dibikin kaya karena orang miskin sakit, kira-kira kalau kepingin kaya lagi bagaimana, kan cari virus baru supaya lebih sakit lagi," ujarnya.Dalam memperjuangkan mekanisme sharing sampel virus ini, menurut Siti Fadilah, Indonesia menemukan titik terang pada pertemuan Work Health Association (WHA) di Jenewa, Swiss pada Mei 2007.Indonesia pada waktu itu menggugat WHO, mengapa harus menyerahkan sampel virus ke GISN yang berkedudukan di Amerika. Padahal, Amerika tidak meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) yang mengakui jasad renik makhluk hidup adalah milik negara. Dan Amerika pada waktu di Jenewa menjadi lawan utama RI."Kita menang sampai kita disalami semua negara," ujarnya.Tapi apa yang terjadi, ketika keluar teks, semua anggota tetap medukung GISN. Namun Indonesia tetap tidak akan mengikuti teks tersebut."Iki edan opo. Lembaga itu harus diganti bukan dimodifikasi,"tegasnya. (mly/mly)