.webp)
Tantangan itu mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia. Hal ini disampaikannya pada kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5).
"Kerja sama antardaerah bukan lagi sekedar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).
Wiyagus juga menyoroti peran penting sepuluh provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut kawasan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga potensi tiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.
Untuk memperkuat ketahanan nasional, ia mendorong penguatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.
Ia berharap daerah yang memiliki surplus pangan dapat membantu wilayah lain yang membutuhkan. Di sisi lain, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diminta menjadi penggerak pembangunan kawasan.
"Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional," jelasnya.
Wiyagus juga berharap forum MPU mampu melahirkan langkah-langkah strategis dan implementatif guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Saya juga mendorong agar MPU dapat menjadi modal kerja sama regional antardaerah yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban," pungkasnya.
Lihat juga Video: Memperkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Jawa Barat
(anl/ega)
