Usulan Wajib Militer Dephan Dinilai Tak Jelas

Jakarta - Dephan tengah menggodok RUU Komponen Cadangan, salah satu isinya soal wajib militer. Usulan itu tidak akan serta merta disetujui Komisi I DPR. Salah satu anggotanya menganggap pelaksanaan ketentuan itu justru bikin rumit.Menurut politisi Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain, Komisi I tidak akan gegabah menyetujui usulan wajib militer bagi warga negara yang berusia 18 tahun ke atas."Menurut saya kita harus membahas dulu usulan Dephan tentang wajib militer itu apa, lalu kita bahas dan kita akan beri rekomendasi yang terkait dengan bela negara ini," kata Happy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2007).Dia mengatakan, apabila kebijakan itu diwajibkan kepada seluruh warga negara yang berusia 18 tahun tanpa terkecuali, itu akan semakin rumit meskipun wajib militer penting untuk bela negara, terutama daerah-daerah di perbatasan."Kita juga akan lihat apakah sifatnya ini imbauan atau wajib atau wajib tapi untuk masyarakat yang sifatnya selektif seperti hansip, linmas, menwa, keamanan di pabrik dan lain-lain, karena mereka bukan TNI yang jumlahnya mungkin sampai jutaan," tutur Happy.Happy mengatakan, masalah itu akan dibahas dalam RDP dengan Menhan dalam 10 hari ke depan."Paling-paling dalam 10 hari setelah ini, dalam RDP dengan Menhan akan dibahas untuk melihat arah wajib militer ke mana," katanya.Usulan Dephan yang digodok dalam RUU Komponen cadangan itu disampaikan Dirjen Potensi Pertanahan Budi Susilo Supanji pekan lalu dalam kuliah umum di Kampus UI. (umi/nrl)