Laks Berencana Temui SBY
Minggu, 04 Nov 2007 15:42 WIB
Jakarta - Eks Menneg BUMN Laksamana Sukardi merasa menjadi korban politik setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi penjualan kapal tanker VLCC. Laks pun akan menemui Presiden SBY."Saya akan bertemu Presiden (SBY) karena ini menyangkut citra Presiden. Saya memimpin partai yang besar pada 2009 dan selama ini yang terjerat kasus korupsi dari kalangan tertentu," kata Laks di Kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Minggu (4/11/2007).Rencananya, Laks dan pengacaranya yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia (TPDI) akan menemui SBY pada Selasa 6 November 2007.Menurut Laks, tindakan penetapan diriya sebagai tersangka tidak masuk akal. Alasannya, penjualan kapal tanker VLCC pada tahun 2004 itu merupakan tindakan collegial (bersama-sama) tujuh komisaris. Padahal, lanjut Laks, kebijakan korporasi tidak bisa dipidanakan."Ada tekanan politik kepada saya. Kasus itu sudah ditangani KPK selama 2 tahun. Tapi tetap saja tidak indikasi," ujar Laks yang mengenakan jas hitam.Laks menjelaskan, dalam dugaan korupsi itu, BPK tidak menemukan kerugian negara. "Saya tidak mau jadi tumbal akibat ketidakpastian hukum. Saya menjadi tersangka ada kepentingan politik tertentu," kata dia.Pastikan DatangLaks memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Dia pun akan hadir pada Kamis 8 November mendatang dengan didampingi tim pengacaranya."Saya menghormati hukum. Saya tidak akan lari," janjinya.Meski demikian, Laks menyesalkan surat panggilan yang dilayangkan padanya. Dia menilai ada kejanggalan dalam surat itu."Sampul surat panggilan kepada saya sebagai saksi, tapi isinya sebagai tersangka. Di dalamnya tidak ada pasal yang menyebutkan saya melanggar pasal berapa. Ini kejanggalan," kilahnya. Laks dan pengacaranya pun akan mendatangi Kejagung pada Senin 5 November esok sekitar pukul 10.00 WIB untuk melakukan klarifikasi.
(fiq/nvt)










































