Proporsional Terbuka Murni Bisa Picu Konflik Internal Parpol

Jakarta - Sistem pemilu menjadi perdebatan hangat antar parpol, seiring dengan pembahasan RUU Pemilu yang masih digodok DPR. Tarik menarik wacana seputar manakah yang lebih baik antara sistem proporsional terbuka murni atau terbatas, atau proporsional murni tanpa nomor urut alias dengan suara terbanyak.Jika pilihannya adalah sistem proporsional terbuka murni, justru bisa merugikan partai politik."Jika yang dipilih adalah proporsional terbuka murni justru tidak menguntungkan internal partai politik," ujar Peniliti CSIS Indra J Piliang.Indra menyampaikannya dalam seminar bertemakan Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (31/10/2007).Indra mengatakan, sistem proporsional terbuka seperti yang diterapkan pada pemilu 2004 bisa memicu konflik internal partai politik. Alasannya, dalam sistem tersebut calon yang memperoleh suara terbanyak tidak otomatis lolos ke parlemen meskipun dia berada di nomor urut tengah atau bawah.Berdasarkan sistem tersebut, priorotas utama diberikan pada calon di nomor urut teratas. Alhasil, calon yang berada di nomor urut teratas bisa dipastikan lolos meskipun perolehan suaranya lebih sedikit dari calon di nomor urut tengah atau bawah.Menurut Indra, calon yang berada di nomor urut atas biasanya diisi oleh orang-orang yang menjadi pengurus partai atau telah lama berkarir di parpol."Jadi sistem ini bisa memicu perpecahan parpol yang berawal dari konflik antara calon yang memperoleh suara terbanyak dengan calon yang dipasang di nomor urut teratas," ujarnya.Mereka yang di nomor urut teratas, lanjut Indra, tentu tidak mau dihambat karir politiknya hanya karena suara mereka kalah dengan calon di nomor urut bawahnya. "Ini yang terjadi pada pemilu lalu," jelas Indra.Indra mengatakan, sistem yang memungkinkan untuk diterapkan pada pemilu 2009 adalah proporsional terbuka terbatas. Namun dengan persentase pembagi 10 persen, lebih rendah dari yang diwacanakan PDIP dan Golkar yang mewacanakan 25 persen.Pemilihan angka 10 persen menurutnya, lebih rasional dan realistis untuk dicapai calon anggota parlemen dari pada 25 persen. Apalagi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang tinggi."Saya kira tidak mungkin pakai sistem seperti pemilu 2004. Karena semua parpol tidak lagi pada posisi yang sama. Artinya, sistem dengan nomor urut sudah dilupakan oleh orang banyak," tuturnya.Meski demikian, Indra mengakui sistem proporsional terbuka murni dapat menjadi jembatan kesenjangan antara sistem multipartai dan presidensial yang saat ini cenderung berlaku di Indonesia.Alasannya dengan sistem itu, dapat mengefesiensikan jumlah parpol peserta pemilu. "Dan juga dapat mengerucutkan perwakilan politik di parlemen," tandasnya. (rmd/mly)