PAN Siapkan Jatah 30% Perempuan di Nomor Urut 1
Rabu, 31 Okt 2007 23:00 WIB
Jakarta - RUU Paket Politik hingga kini belum rampung digodok DPR. Salah satu wacana yang mencuat adalah kuota 30 persen bagi perempuan. Untuk menunjukkan konsistensi terhadap hal itu, Partai Amanat Nasional (PAN) bersedia menerapkan kuota 30 persen perempuan untuk dicalonkan pada nomor urut satu dalam pemilu legislatif 2009."Itu usulan kita, 30 persen kuota perempuan di nomor urut satu. Kami siap untuk itu," ujar Ketua FPAN Zulkifli Hasan usai seminar bertema Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (31/10/2007).Menurut Zul, dengan di tempatkan di nomor urut satu, peluang kaum perempuan untuk lolos ke Senayan akan semakin terbuka. Sehingga untuk mencapai 30 persen jatah perempuan, baik dari tiap parpol maupun di parlemen dapat tercapai.Apalagi dengan pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih melihat nomor urut teratas adalah yang terbaik, menurut Zul, hal tersebut akan semakin memudahkan.Meskipun sistem pemilu yang akan diterapkan pada 2009 kemungkinan besar akan berbeda dengan pemilu 2004. Artinya, calon di nomor satu pasti lolos."Memang nomor urut satu tidak otomatis. Tapi paling tidak peluang dia terpilih besar. Karena nomor satu masih diminati untuk ke parlemen. Karena itu, dia tetap harus bekerja keras," tuturnya.Mengenai daerah pemilihan (dapil) di mana saja yang akan diterapkan, Zul enggan menyebutkan. Apakah akan diterapkan di dapil yang besar basis PAN atau sebaliknya, menurut Zul, partai tidak akan menentukan. Tapi hal itu diserahkan kepada masing-masing calon dari perempuan itu."Kalau partai yang pilih dapilnya, susah ngaturnya. Biar mereka yang tentukan sendiri. Kalau dari Makasar, ya dapilnya Makasar. Kalau Padang, ya Padang," ujar dia.Meski demikian, Zul menegaskan, keputusan tentang penetapan nomor urut tetap berada di tangan partai. Artinya, setiap calon tidak bisa menetapkan dirinya untuk berada di nomor urut kesatu atau lainnya."Oh iya, tetap partai yang menentukan melalui rapat pleno," pungkas Zul.
(rmd/mly)











































