Sistem Proporsional Terbuka Murni Banyak Mudaratnya

Jakarta - Pembahasan RUU Pemilu di DPR baru memasuki tahap penggodokan di Panja. Parpol-parpol yang terepresentasikan melalui fraksi di DPR masih berselisih pendapat mengenai sistem pemilu 2009.Fraksi PDIP menilai sistem proporsional terbuka murni bisa menimbulkan masalah yang lebih besar jika diterapkan pada pemilu 2009."Yang kami khawatirkan, sistem proporsional terbuka murni untuk saat ini mudaratnya lebih banyak. Kami sudah banyak pengalaman," kata Wakil Ketua FPDIP Irmadi Lubis dalam seminar bertema Penyempurnaan Sistem Pemilu Proporsional di Hotel Sahid, Jalan JEnderal Sudirman, Jakarta, Rabu (31/10/2007).Menurut Irmadi, salah satu mudarat yang dimunculkan adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat peserta pemilu. Irmadi mencontohkan, ongkos politik yang harus dikeluarkan setiap calon untuk dapat memenuhi ambang jumlah suara yang disyaratkan sebagai BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)."Kalau menggunakan sistem ini karena sudah mengeluarkan duit banyak, ketika calon lolos ke parlemen, dikhawatirkan dia akan berpikir untuk bagaimana mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan agar balik lagi," imbuhnya.Menurut anggota Komisi VI ini, saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Jika sistem tersebut dipaksakan, dapat semakin menyuburkan praktek money politik.Karena itu, lanjutnya, PDIP cenderung untuk memilih sistem proporsional terbuka terbatas dengan persentase pembagi 25 persen dari BPP. Artinya, calon yang mencapai suara sebesar 25 persen dari BPP, maka dinyatakan lolos memperoleh satu kursi."Karena sekarang ini, anggota DPR itu bukan saja wakil rakyat. Tapi juga wakil partai. Dua-duanya butuh cost yang tinggi. Kalau pakai sistem ini, bisa memancing korupsi," tuturnya.Senada dengan Irmadi, Direktur Riset Akbar Tanjung Institute, Alfan Alfian, mengatakan belum saatnya sistem proporsional murni diterapkan. Meski sistem tersebut cukup ideal."Perlu dilihat sosio-ekonomi masyarakatnya. Apakah sistem ini cukup compatible atau tidak," ujarnya.Jika dipaksakan, Alfan menambahkan, dapat berimplikasi pada perubahan budaya politik publik. Sementara sebagian besar tipologi pemilih dari masyarakat Indonesia, menurutnya, masih pemilih yang irasional dan simbolik."Kalau masyarakat kita sebagian besar sudah rasional dan tingkat ekonominya baik, saya kira sistem ini baru bisa diterapkan," pungkasnya.Selain PDIP, Partai Golkar juga mewacanakan sistem proporsional terbuka dengan persentase pembagi 25 persen. Partai Demokrat mengusulkan sistem proporsional terbuka murni, sedangkan PAN cenderung pada sistem proporsional terbuka murni dengan suara terbanyak.Sistem proposional terbuka murni ini digunakan pada pemilu 2004 lalu. Sementara pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. (rmd/mly)