KSAD Minta Organisasi Kepemudaan Jadi Teladan

Jakarta - Pemuda punya peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso meminta agar organisasi kepemudaan menunjukan keteladanan dan tindakan nyata membangun kehidupan berbangsa."Kehadiran pemuda harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga benar-benar menjadi angin segar. Pemuda masa kini juga perlu mengevaluasi diri dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan rasa cinta kepada bangsa dan negaranya," kata Djoko dalam arahan penutupan Munas VIII Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri (GM-FKPPI) di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/10/2007).KSAD mengatakan, pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Hanya saja, perannya itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak destruktif. "Jadi harus berdasar pertimbangan yang bijak dan santun sesuai tata budaya masyarakat," ujar Djoko.Oleh sebab itu, lanjut KSAD, peran kontrol sosial yang diemban pemuda harus dilakukan dengan penuh keteladanan yang ditunjukkan melalui tindakan konkrit. Dengan demikian, pemuda benar-benar mampu menunjukkan bahwa dirinya berguna bagi masyarakat."Ya lebih ditingkatkan tindakan nyata dalam membantu korban bencana alam. Misalnya, membantu peningkatan produksi pangan, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan sebagainya," kata Djoko.Dalam kesempatan itu, KSAD juga mengingatkan agar FKPPI tetap menjaga komitmen netralitas dalam pemilu serta pilkada sesuai anggaran dasarnya. Walau begitu, KSAD mempersilahkan bila ada anggota perseorangan FKPPI mendukung calon yang maju dalam pilkada."Kita harus pegang prinsip yang sama dengan TNI. Kalau sempat kita memihak salah satu calon, maka tidak ada lagi kita sebagai kekuatan moral yang mengontrol," tegas Djoko Usai memberikan pengarahan, KSAD juga melantik Han Haplino Silalahi sebagai Ketua Umum GM-FKPPI untuk periode 2007-2011 menggantikan Dudi M Murod. Hans terpilih terpilih secara aklamasi melalui Munas VIII yang diikuti 1.200 perwakilan dari 31 pengurus provinsi dan 376 pengurus cabang Kabupaten/Kota. (zal/gah)