.webp)
Usulan itu disampaikan oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menyampaikan aspirasinya di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Mereka mendorong hal tersebut karena para pengemudi online kerap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aplikator.
"Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra. Karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator," ucap salah satu perwakilan Gebrak, Sunarno.
Dasco pun merespons permintaan perwakilan ojol tersebut. Dasco mengatakan soal status driver masih disimulasikan.
"Tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," jawab Dasco
Dasco menyebut pemerintah tengah berupaya dengan mengambil bagian dari aplikator melalui pembelian saham. Nantinya kebijakan akan segera disesuaikan.
"Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," kata dia.
"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham," tambahnya.
Lihat juga Video 'Prabowo Minta Potongan Ojol 8%: Enak Aje Lu Berkeringat, Dia yang Dapet Duit':
(ial/idn)
