Dephan: Tak Ada Ancaman Dalam Rapat Menhan-Komisi I

Jakarta - Komisi I DPR diam-diam menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono pada Senin 29 Oktober lalu. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini diduga membahas dugaan percaloan pengadaan alutsista.Departemen Pertahanan (Dephan) pun menegaskan dalam pertemuan itu tidak ada sikap saling mengancam antara Menhan dan Komisi I DPR. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak justru mengemukakan pendapat secara baik-baik."Tidak ada, kalau itu dilakukan mungkin tidak selesai sampai pagi," kata Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Dephan, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (30/10/2007).Menurut Sjafrie, pertemuan tertutup itu dilakukan secara baik di mana semua yang hadir menyampaikan pendapat serta observasinya terhadap perilaku rekanan maupun proses anggaran. "Jadi tidak ada yang menimbulkan beban di kedua belah pihak," ujarnya.Artinya, lanjut Sjafrie, kemungkinan yang disinyalir tersebut bisa terjadi di mana saja, seperti Dephan dan DPR. "Semua sama-sama memahami bersama bahwa harus mewaspadai lingkungan kerja masing-masing," imbuh Syafrie.Sebagai langkah untuk meminimalisir kemungkinan percaloan dan kebocoran anggarannya, menurut Sjafrie, Dephan semakin konsisten untuk memperketat pengawasan pengadaan alutsista. Salah satu caranya dengan memperketat pengawasan terhadap rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya.Diungkapkan Sjafrie, selama ini para rekanan tersebut bukan perusahaan, tapi individu yang menjalankan, harus memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis kontrak pengadaan. Bagi rekanan yang melanggar dan tidak sesuai dengan waktu akan diberi peringatan berupa teguran sampai pencoretan dari daftar rekanan."Kalau dia tidak menjalankan etika yang diatur, ya dia melanggar etika. Kita juga memperhatikan dari yang pejabat semua eselon. Jadi sama, kita membuka pintu observasi perilaku yang diperoleh dari media massa, pemerhati, asal ada datanya," tegas Sjafrie.Selain mengurangi kebocoran dan pemborosan, Dephan juga akan melakukan kontak langsung dengan pihak produsen alutsista dalam setiap pengadaan. Upaya ini guna memutus tali rantai pengadaan dengan agen lokal alutsista."Ya bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan uang yang dibebankan negara pada saya kalau saya lewat pihak ketiga. Memang ada yang tidak setuju, mungkin karena ada kepentingan. Tapi kami tetap harus memilih jalan terbaik," tandas Syafrie.Seperti diberitakan sebelumnya, Menhan Juwono Sudarsono usai pertemuan tertutup bersama Komisi I DPR, Senin malam, membantah mengeluarkan pernyataan saat acara halal-bihalal Dephan, Rabu (24/10/2007) tentang adanya calo anggaran pengadaan alutsista yang melibatkan anggota DPR. Pertemuan tersebut bagi sebagian kalangan dinilai sandiwara dan rekayasa, serta ada sikap saling menekan antara kedua pihak. (zal/ary)