SBY Diminta Bawa Isu Anti Korupsi di KTT Asean

Jakarta - Transparency Internasional (TI) minta Presiden SBY mengambil peran kepepimpinan regional dalam perang melawan korupsi. Sebagai langkah awal, SBY diminta membawa isu anti korupsi sebagai agenda KTT ASEAN di Singapura bulan depan. Demikian salah satu hasil pertemuan tahunan TI baru-baru ini di Bali, yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis kepada Presiden SBY, Senin (29/10/2007) sore. "Perlu bagi presiden mengambil kepemimpinan regional melawan korupsi. Karena korupsi tidak bisa diberantas hanya di satu negara, perlu kerjasama regional, intenasional dan global," ujar Todung usai diterima SBY di Kantor Presiden, Jakarta. Dia menjelaskan, tujuan akhir dari dibawanya agenda anti korupsi dalam KTT ASEAN adalah lahirnya ASEAN Convention Against Corruption. Konvensi berisi pernyataan komitmen politik kuat dan konsisten dari para pemimpin ASEAN melakukan tindakan nyata melawan korupsi itu sama seperti yang sudah dimiliki oleh negara-negara Uni Eropa. "Presiden sepenuhnya mendukung dan benjanji akan membawanya dalam KKT ASEAN. Beliau minta kami membantu memberi masukan draft awal konvensi itu," sambung dia. Lebih lanjut Todung menekankan pentingnya kerja sama global agar perang melawan korupsi berjalan efektif. Sebab meski kasus korupsi banyak terjadi di negara berkembang, tapi tidak lepas dari peran pihak-pihak negara maju sebagai pemilik kepentingan. Ia mencontohkan praktek suap oleh perusahaan-perusahaan multinasional pada pejabat di negara berkembang. Selanjutnya si pejabat menyimpan uang haram hasil korupsinya tersebut di bank-bank negara maju yang dikenal sebagai surga para koruptor, seperti Singapura. "Kadang kita berasumsi korupsi hanya persoalan negara berkembang. Itu nggak betul. Negara maju juga bersikap lunak dan kompromistis terhadap korupsi. Jadi korupsi terjadi secara global," tandas dia. (lh/asy)