Kunker ke Lampung, Gus Ipul Tekankan Data Akurat untuk Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran sekaligus mampu mendorong kemandirian masyarakat. Untuk itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prioritas utama pemerintah.

Menurutnya, kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus terus diperkuat agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan optimal. Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Provinsi Lampung. Acara berlangsung di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung.

"Kita mutakhirkan (DTSEN) secara bersama, SDM untuk pemutakhiran kita perkuat, terutama kolaborasi antara operator data desa dengan RT, RW, dan unsur-unsur di dalam desa maupun kelurahan. Nanti juga bekerja sama dengan pilar-pilar sosial kami, salah satunya adalah para pendamping PKH," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, data yang solid menjadi fondasi utama agar kebijakan perlindungan sosial berjalan efektif.

"Pertama, datanya harus akurat agar bansosnya tepat sasaran. Kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan," ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bantuan sosial tidak boleh berhenti pada penyaluran semata. Bantuan harus diikuti langkah pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.

Gus Ipul mengakui penyaluran bansos masih menghadapi tantangan karena sebagian data penerima belum sepenuhnya mutakhir. Namun, pemerintah terus melakukan konsolidasi agar bansos tepat sasaran.

"Maka selama satu tahun terakhir ini, kita betul-betul melakukan konsolidasi, (dengan) mengalihkan dari mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Maka pemutakhiran dari daerah dan desa penting," jelas Gus Ipul.

Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan dua jalur pembaruan data, yakni jalur formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial.

Usulan kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah.

Sementara jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul - sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.

Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Senada dengan arahan Menteri Sosial, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amrullah menyatakan pemerintah kota akan mendukung pembaruan DTSEN.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ini menjadi catatan kami terkait mengenai masalah data, segera nanti kita tindak lanjuti," kata Deddy.

Sebelumnya, kedatangan Gus Ipul disambut hangat melalui beragam penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 35 Bandar Lampung. Para siswa tampil penuh semangat dan percaya diri, menunjukkan hasil pembinaan program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Penampilan pidato dua bahasa menjadi salah satu sorotan acara. Dinda Tri Listya Zuniar membawakan pidato berbahasa Inggris, sedangkan Muhammad Riduan Pratama tampil dengan pidato berbahasa Arab.

Suasana semakin meriah dengan penampilan paduan suara pilar sosial dan para siswa SRT 35 Bandar Lampung, serta pembacaan puisi oleh siswi Indah Dwi Lestari yang mendapat apresiasi dari para tamu undangan.

Pada kesempatan yang sama, guru Matematika SRT 35 Bandar Lampung, Tri Oktaviani turut menampilkan metode pengajaran interaktif menggunakan papan tulis digital dengan diselingi pengantar Bahasa Inggris. Kegiatan kemudian dilanjutkan dialog dan bernyanyi bersama dengan pilar sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amrullah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah. Hadir pula camat, OPD, TKSK dan ratusan lurah, SDM PKH serta operator kelurahan.