SBY Dititipi Isu Anti Korupsi

Jakarta - Transparency Internasional (TI) meminta Presiden SBY mengambil peran kepepimpinan regional dalam perang melawan korupsi. Langkah awal membawa isu anti korupsi sebagai agenda KTT ASEAN di Singapura pada November 2007.Demikian salah satu hasil pertemuan tahunan TI di Bali, yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah TI Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis kepada SBY, Senin (29/10/2007)."Perlu bagi Presiden mengambil kepemimpinan regional melawan korupsi. Karena korupsi tidak bisa diberantas hanya di satu negara, perlu kerjasama regional, internasional, dan global," ujar Todung usai diterima SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.Ia menjelaskan, tujuan akhir dibawanya agenda anti korupsi dalam KTT ASEAN adalah lahirnya ASEAN Convention Against Corupption. Konvensi berisi pernyataan komitmen politik kuat dan konsisten dari para pemimpin ASEAN melakukan tindakan nyata melawan korupsi itu sama seperti yang sudah dimiliki oleh negara-negara Uni Eropa."Presiden sepenuhnya mendukung dan benjanji akan membawakannya dalam KKT ASEAN. Beliau minta kami membantu memberi masukan draf awal konvensi itu," sambungnya.Todung menekankan pentingnya kerja sama global agar perang melawan korupsi berjalan efektif. Sebab meski kasus korupsi banyak terjadi di negara berkembang, tapi tidak lepas dari peran pihak-pihak negara maju sebagai pemilik kepentingan.Ia mencontohkan praktek suap oleh perusahaan-perusahaan multinasional pada pejabat di negara berkembang. Selanjutnya si pejabat menyimpan uang haram hasil korupsinya tersebut di bank-bank negara maju yang dikenal sebagai the corupptor safe heaven seperti Singapura."Kadang kita berasumsi korupsi hanya persoalan negara berkembang. Itu nggak betul. Negara maju juga bersikap lunak dan kompromistis terhadap korupsi. Jadi korupsi terjadi secara global," tandasnya. (lh/sss)