.webp)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan anggaran untuk pembayaran gaji bagi guru honorer sudah tersedia. Namun masih menunggu arahan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026). Hal itu diungkapkan olehnya saat di Bale Pakuan, Rabu (22/4/2026).
KDM menegaskan jika tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, KDM akan menemui Menteri PAN-RB untuk mencari solusi pembayaran gaji honorer di lingkungan sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan administratif di Jawa Barat belum menerima gaji Maret dan April 2026 karena pembayarannya terbentur aturan Kementerian PAN-RB. Pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mempekerjakan tenaga honorer setelah dilaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," tutupnya.
Lihat juga Video: Viral Guru Digaji Rp 50 Ribu, Ini Penjelasan Disdik Sumedang
