Pimpro AFIS & Eks Sekjen Depkum Dituntut 4 Tahun Penjara

Jakarta - Pimpinan Proyek (Pimpro) automatic fingerprints identification system (AFIS) Apendi dan mantan Sekjen Depkum HAM Zulkarnaen Yunus masing-masing dituntut 4 tahun penjara. Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta atau subsider 6 bulan kurungan."Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer," kata jaksa penuntut umum (JPU) Edy Hartoyo membacakan tuntutan di Pengadilan Korupsi di Gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/10/2007).Keduanya terbukti melakukan perbuatan yang diatur dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Keduanya, menurut JPU, terbukti secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara Rp 5,9 miliar.Kerugian negara itu ditimbulkan karena terbukti menunjuk langsung PT Sentral Filindo sebagai pelaksana proyek AFIS. Padahal, fakta persidangan membuktikan PT Sentral Filindo yang dipimpin Dirut Eman Rachman tidak memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis.PT Sentral Filindo yang mendatangkan AFIS buatan Dermalog Jerman hanyalah intermediary, bukan distributor. PT yang mendapat proyek senilai Rp 18,5 miliar itu bahkan tidak memiliki angka pengenal impor (API).Belakangan diketahuilah Sentral Filindo mengeluarkan pelicin kepada sejumlah pejabat. Zulkarnain mendapat Rp 135 juta, Apendi Rp 370 juta, dan Gunawan Setiabudi Rp 750 juta. Sementara Eman selaku Dirut PT Sentral Filindo mendapat selisih Rp 5,1 miliar.Untuk itu, jaksa KPK mendesak hakim memutuskan kedua terdakwa juga membayar uang pengganti. "Terdakwa I Zulkarnaen Yunus diwajibkan membayar uang pengganti Rp 135 juta, dan terdakwa II Apendi Rp 175 juta yang dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah putusan berkekuatan tetap yang jika tak dibayarkan diganti pidana penjara 1 tahun," tandas jaksa Edy Hartoyo.Atas tuntutan itu, kedua terdakwa minta waktu 1 minggu untuk menjawab dengan pledoi. Majelis hakim yang diketuai Moefri kemudian mengundur sidang sampai 6 November 2007 untuk mendengarkan pledoi. (aba/nrl)