Ketua DPR Didesak Akhiri Isu Renovasi Rumah Dinas

Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono didesak mengakhiri isu renovasi rumah dinas DPR. Rencana itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat dan hanya menghabiskan sisa anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua FPKS DPR Fahri Hamzah pada detikcom dalam acara halal bihalal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Minggu (28/10/2007)."Kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu terus terjadi di DPR, partisipasi rakyat dalam pemilu akan lemah. Karena wakilnya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Masa depan demokrasi akan terancam. Seharusnya Agung bertanggung jawab untuk mengakhiri isu yang berdampak negatif bagi citra dewan," ujar Fahri.Menurut anggota Komisi VI DPR ini, sebagai ketua DPR seharusnya Agung Laksono jeli dan teliti menanggapi usulan-usulan proyek dan proposal kegiatan Setjen yang mengarah pada penghancuran citra DPR.Fahri menuding, galaknya proyek-proyek Setjen yang akan dilaksanakan dalam akhir tahun ini hanya untuk menghabiskan anggaran. Pola tindakan seperti ini harus diakhiri, karena DPR sebagai lembaga yang menentukan anggaran seharusnya memberi contoh yang baik untuk efektivitas pengelolaan anggaran, bukan sebaliknya."Kalau kita sendiri nggak becus ngurus, bagaimana mengurus anggaran di departemen dan pemerintah. Janganlah karena anggaran kita habis-habiskan di tengah masyarakat yang butuh perhatian untuk peningkatan anggaran kesejahteraan," jelas Fahri.Informasi yang dikumpulkan, renovasi perumahan DPR di Kalibata akan dimulai pada Januari 2008 nanti dengan dana mencapai Rp 350 miliar. Renovasi itu diperkirakan akan menghabiskan waktu selama sekitar 1 tahun.Selama direnovasi, para anggota DPR yang menempati rumah tersebut diberi 'uang saku' sebesar Rp 20 juta/bulan untuk menyewa rumah atau apartemen. (nwk/nrl)