Fatwa Minta Kasus Calo Alutsista DPR Ditangani BK

Jakarta - Wakil Ketua MPR AM Fatwa yakin Menhan Juwono Sudarsono tidak main-main saat mengeluarkan pernyataan soal praktik percaloan yang terjadi di lingkungan DPR terhadap pengadaan alutsista. Karena itu DPR harus menindaklanjuti secara proaktif di lingkungan internalnya dengan meminta BK mengusut kasus ini."Kemungkinan percaloan itu bisa berada di DPR, bisa di Dephan. Tapi kalau Menhan melontarkan itu, tentu ada maksud, tidak main-main karena dia pejabat tinggi. DPR harus merespons secara proaktif melalui BK," kata Fatwa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/10/2007).Politisi PAN ini menilai lontaran Menhan sangat baik untuk membersihkan DPR dari praktik yang selayaknya tidak dilakukan anggota parlemen, seandainya itu ada. Namun demikian agar tidak mengarah pada fitnah dan propaganda, Menhan sebaiknya memberikan data-data terkait dugaan adanya praktik percaloan anggota DPR dalam pengadaan alutsista."Menurut saya memang biar semua menjadi jelas sebaiknya Menhan juga memberikan data-datanya, sehingga DPR cepat melangkah dan BK segera memprosesnya," kata dia.Mantan napi politik era Orba ini melihat pernyataan Menhan sebagai peringatan serius terhadap DPR. Karena itu harus segera direspons dengan perbaikan internal. (umi/nrl)