Dephan Janji Cicil Bayar Utang BMP ke Pertamina

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) berjanji akan melunasi tunggakan pembayaran Bahan Bakar dan Pelumas (BMP) sebesar Rp 8 triliun kepada PT Pertamina secara bertahap. Guna pelunasan tunggakan biaya BMP yang digunakan TNI dan Dephan ini masih dinegosiasikan dengan pihak PT Pertamina. "Utang tersebut kita pelajari dan kalau bisa dianggarkan secara bertahap untuk melunasinya, ini yang masih kita negosiasikan dengan Pertamina," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai halal bi halal di Kantor Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/10/2007). Diakui Juwono, saat ini alokasi anggaran bagi Dephan memang sangat minim. Tentunya, bila anggaran tersebut sebagian disisihkan atau dipotong untuk membayar utang akan mempengaruhi program pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sementara itu, Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan Laksamana Muda TNI Tedjo Edhy Pudjianto mengatakan, semakin bertambahnya utang TNI ke Pertamina terkaitpenggunaan BMP dikarenakan mekanisme pengalokasian yang keliru. Sebab, setiap tahunnya, Dephan dan TNI selalu mengalami defisit yang disebabkan adanya perbedaan antara anggaran BMP yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan. Menurut Tedjo, setiap triwulan kebutuhan BMP bisa mencapai Rp 750 miliar atau Rp 3 triliun setiap tahunnya. Hanya saja, alokasi yang diberikan pemerintah selama ini hanya mencapai Rp 1,8 triliun per tahunnya. "Tidak hanya itu, jatah alokasi BMP juga selalu diberikan dalam bentuk rupiah. Itu yang menjadi masalah kalau harga bahan bakar minyak dunia mengalamikenaikan," jelas Tedjo.Dijelaskan tedjo, kondisi membengkak utang BMP ke Pertamina ini memang tidak aneh, sebab TNI saat ini tidak lagi mendapatkan subsidi dalam pembelian BBM,sehingga harga beli yang jauh lebih tinggi dari harga eceran. Kondisi ini juga ditambah semakin tingginya mobilitas TNI di lapangan, terutama untuk mengerahkankendaraan angkutan ke sejumlah daerah yang tertimpa bencana alam dalam empat tahun belakangan ini. Dari catatan Dephan, lanjut Tedjo, sejak tahun 2004 beban utang BMP TNI mencapai Rp 662 miliar lalu naik menjadi Rp 915 miliar pada tahun 2005. Begitu juga beban utang BMP pada tahun 2006 mencapai nilai Rp 2,5 triliun dan tahun 2007 sudah Rp 4,4 triliun.Untuk itu, Dephan setuju untuk mengalihkan alokasi dana Anggaran Belanja Tambahan tahun 2008 yang diberikan pemerintah untuk TNI sebesar Rp 500 miliar,yaitu sebesar Rp 300 miliar untuk menyicil utang ke Pertamina. Dan sisa anggaran itu nantinya akan dialihkan untuk membeli amunisi berkaliber besar, sebab stok amunisi jenis ini saat ini sangat minim dimiliki TNI. (zal/gah)