.webp)
Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mengurangi subsidi BBM di tengah krisis energi global. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pernyataan JK tak sesuai data terbaru.
"Pernyataan Pak JK agar pemerintah mencabut subsidi BBM terlalu terburu-buru dan tidak sesuai dengan data terkini," kata Bima kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Ketua DPP PAN ini mengatakan stok BBM Indonesia cukup. Dia mengatakan suplai BBM Indonesia tidak mayoritas berasal dari kawasan Selat Hormuz.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data menunjukan bahwa tidak saja ketersediaan BBM kita masih mencukupi tetapi ketergantungan kita kepada impor BBM mentah yang melalui Selat Hormuz masih pada skala yang moderat yaitu 20%. Pemerintah pun saat ini tengah mengambil langkah untuk mengalihkan sumber tersebut melalui jalur lain," ucapnya.
Untuk diketahui, informasi per Jumat (10/4) kemarin, Selat Hormuz kembali ditutup Iran karena Israel terus menggencarkan serangan ke Lebanon. Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup karena Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata sehingga tak semestinya Israel terus melancarkan serangan hingga menimbulkan korban.
Atas kondisi tersebut, kapal tanker dari Indonesia pun belum dapat keluar dari Selat Hormuz. Terkait usul JK agar subsidi BBM dikurangi, Bima mengatakan usulan tersebut dapat memberatkan beban kebutuhan masyarakat.
"Dalam Rapat kerja Pemerintah, data kondisi fiskal kita yang dipaparkan secara lengkap dan rinci oleh Menko Ekonomi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM menunjukan bahwa kondisi keuangan kita stabil dan terkendali. Pencabutan subsidi hanya akan membebani rakyat dan pasti akan memberikan efek domino yang lain yang menyusahkan rakyat," ujar Bima.
"Sebetulnya pemikiran Pak JK sangat dibutuhkan untuk mendukung rencana besar Presiden dalam mempercepat kemandirian energi kita," tambahnya.
