.webp)
Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendukung rencana pengurangan impor BBM seiring program listrifikasi 100 gigawatt yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengingatkan pemerintah tak terburu-buru dalam menutup Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
"Kami pada prinsipnya mendukung arah besar pemerintah untuk memperkuat elektrifikasi dan transisi menuju energi yang lebih bersih, termasuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Itu langkah strategis dan memang harus dilakukan," kata Mufti kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).
"Namun, kami mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan tidak terburu-buru dalam menutup PLTD. Ini bukan sekadar soal mengganti sumber energi, tapi menyangkut keadilan akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Prabowo Subianto berbicara kemungkinan Indonesia tidak akan mengimpor BBM dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah menutup sejumlah PLTD untuk mempercepat transisi energi bersih.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial pertama berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).
Prabowo mulanya menyampaikan akan memproduksi mobil sedan listrik secara besar-besaran pada 2028. Dia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam 2 tahun.
"Kita juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan, sedan dari listrik. Jadi, Saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar, tidak," kata Prabowo.
Dia mengatakan sampai saat ini, pemadaman listrik masih kerap terjadi di berbagai daerah, bahkan di kota besar. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan sistem kelistrikan nasional masih perlu diperkuat.
"PLTD hari ini masih menjadi tulang punggung utama listrik masyarakat teritama di wilayah 3T. Kalau ini ditutup tanpa kesiapan pengganti yang benar-benar andal, maka yang terjadi bukan transisi energi, tapi justru krisis listrik di daerah," ujarnya.
Selain itu, Mufti juga mengingatkan besarnya kebutuhan anggaran dalam program tersebut. Terlebih, menurutnya, saat ini kondisi fiskal masih mengalami tekanan.
"Pertanyaannya, dari mana pembiayaannya di tengah kondisi fiskal yang dua bulan pertama 2026 saja, defisit sudah tembus Rp135,7 triliun. Jangan sampai ambisi besar ini justru berujung pada kenaikan tarif listrik atau beban baru bagi rakyat," jelasnya.
Menurutnya transisi energi tetap harus dilakukan. Namun, dia mengingatkan hal itu harus dilakukan dengan perencanaan matang.
"Jadi yang kami tekankan, transisi energi boleh cepat, tapi tidak boleh ceroboh. Harus ada perencanaan matang, kesiapan infrastruktur, dan jaminan bahwa tidak ada satu pun daerah yang tertinggal atau kehilangan akses listrik," tuturnya.
"Kalau hari ini pelayanan listrik saja masih belum optimal, maka fokus pertama pemerintah seharusnya adalah membenahi kualitas layanan yang ada, bukan langsung melompat ke proyek besar tanpa fondasi yang kuat. Jangan sampai demi mengejar angka 100 gigawatt, kita justru mengorbankan keadilan energi bagi rakyat," imbuh dia.
Simak juga Video 'Prabowo akan Tutup 13 PLTD: Bisa Hemat 200 Ribu Barel Per Hari':
(amw/whn)
