Jadi Parpol Pemerintah, Rapimnas Golkar Harus Evaluasi DPP

Jakarta - 3 Tahun Jusuf Kalla (JK) memimpin, Partai Golkar tidak sepi dari kritik internal. Langkah politik partai berlambang pohon beringin itu dinilai tidak sesuai dengan hasil Munas Golkar di Bali 2004 lalu."Rapimnas harus menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil-hasil munas di Bali. Apakah sesuai atau tidak," ujar anggota FPG Yudi Krisnandi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2007).Yudi beralasan, dalam munas Bali, Golkar tidak pernah mendeklarasikan sebagai parpol pendukung pemerintah. Tapi bukan juga parpol yang beroposisi dengan pemerintah.Melainkan keputusan munas, bahkan juga disebutkan oleh JK, menyebutkan bahwa garis politik Golkar adalah kritis, objektif dan proporsional."Artinya, Golkar sebagai terdepan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai dan berpihak pada rakyat. Dan juga terdepan untuk mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat banyak," tutur Yudi.Namun, menurut anggota Komisi I ini, gerak politik Golkar saat ini seolah-olah menunjukkan Golkar adalah parpolnya pemerintah dan harus mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan meski membebankan rakyat.Dia mencontohkan kebijakan impor beras, Lapindo, kasus Iran, Myanmar, dan alokasi anggaran pendidikan di APBN yang mendapat dukungan penuh dari Golkar."Pada prakteknya lihat saja, seolah-olah parpol pendukung pemerintah. Sehingga tidak sesuai dengan semangat munas Bali," jelas Yudi.Karena itu, menhan versi Kabinet Bayangan di parlemen ini mengatakan, harus ada reorientasi arah politik Golkar. Sebagai tindak lanjut dari orientasi, maka harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus DPP keseluruhan."Melalui rapimnas inilah reorientasi itu dilakukan dengan mengevaluasi kinerja DPP seluruhnya. Karena DPP yang diketuai JK juga hasil munas," pungkasnya. (rmd/ary)