Fauzi Bowo Terpilih Menjadi Ketua APPSI

Surabaya - Musyawarah Nasional Ke III Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel JW Marriot Jalan Embong Malang Surabaya, Selasa (22/10/2007) memilih Gubernur Jakarta Fauzi Bowo sebagai Ketua APPSI periode 2007-2011. Fauzi Bowo mengantikan Sutiyoso mantan Gubernur Jakarta.Fauzi Bowo mengalahkan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Fauzi Bowo memperoleh 27 suara sedang Fadel memperoleh 5 suara sedangkan satu suara abstain. Gubernur yang baru dilantik pada tanggal 7 Oktober 2007 ini mengatakan, APPSI mempunyai tugas ke depan untuk menjadi jembatan atau penghubung antara daerah dan pusat dan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain."Masih banyak pekerjaan rumah kedepan yang harus kita laksanakan karena dinamika otonomi daerah ini berkembang cukup pesat," kata Fauzi Bowo seusai pemilihan Ketua APPSI dalam jumpa pers.Dalam jumpa pers tersebut, Fauzi Bowo juga tidak lupa memuji kepemimpinan Sutiyoso selama menjabat sebagai Ketua APPSI. Menurutnya, keberhasilan APPSI di bawah kepemimpinan Sutiyoso cukup banyak dan siginifikan.Dan ke depan dirinya akan melanjutkan beberapa program yang belum terlaksana.Saat ini ada 12 isu yang harus diperhatikan terutama berkaitan dengan keuangan daerah. Terutama soal bagi hasil antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Yang paling penting dalam seperti dalam pidato pak Sutiyoso tadi soal kedudukan hukum pejabat daerah dalam melaksanakan kebijakan publik. Seringkali kebijakan publik itu karena dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu kemudian memojokkan pejabat daerah dan kemudian diadili," ujarnya."Penjelasan BPKP bahwa langkah kearah mendudukan kasus isu secara lebih profesional akan ditempuh melalui keputusan bersama antara BPK, BPKP, Kejaksaan Agung dan kepolisian RI. Mudah-mudahan kejadian dimasa lalu tidak akan terulang lagi di waktu yang akan datang," imbuhnya.Isu lain yang mengemukan kata Fauzi Bowo adalah soal Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah wilayah kepulauan dan perbatasan. Dalam aturan sekarang soal DAU untuk perbatasan dan kepulauan itu kurang tajam sehingga daerah dikawasan tersebut sulit berkembang. "Banyak sekali kota/kabupaten punya pelabuhan tapi tidak mendapat kompensasi apapun dari keberadaan pelabuhan tadi untuk kepentingan pembiayaan daerahnya. Ini akan kita perjuangkan juga," imbuhnya.Fauzi mengatakan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah namun masih belum jelas kewenangan tertuang dalam kewenangan bentuk dekonsentrasi seperti apa."Jadi ini harus ditekan. Gubernur berharap kalau peraturan yang diterbitkan oleh kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan perundangan di republik ini maka cukup gubernur bisa membatalkan peraturan tersebut," tandasnya. (wln/mar)