Buka Musrenbang Sulut, Tito Ajak Pemda Manfaatkan Program Prioritas Nasional

Buka Musrenbang Sulut, Tito Ajak Pemda Manfaatkan Program Prioritas Nasional

Aan Abdau Rizal - detikNews
Kamis, 09 Apr 2026 16:18 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: dok. Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.

Dalam arahannya, Tito mengajak seluruh kepala daerah di Sulut untuk mampu menangkap dan memanfaatkan program unggulan pemerintah pusat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Sulut termasuk daerah dengan kapasitas fiskal sedang, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) relatif seimbang.

Karena itu, ia menilai optimalisasi program pusat penting dilakukan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu Program) Perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota," ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Tito juga menyoroti sejumlah program lain yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Selain itu, ada pula program rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan dan pergaraman nasional, serta berbagai program prioritas lainnya.

Tito menjelaskan, pemanfaatan program-program tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk kreativitas daerah dalam meningkatkan PAD.

Ia mencontohkan dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan kemudahan perizinan tersebut, sektor swasta akan terdorong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi dan pajak daerah.

"Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat," tuturnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para bupati/wali kota se-Sulut.

Tonton juga video "Aturan WFH 1 Hari dalam Sepekan Akan Diumumkan Besok"

(prf/ega)


Berita Terkait