.webp)
Wali Kota Cilegon Robinsar menekankan pentingnya transparansi di tahap perencanaan hingga penetapan program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Cilegon 2027. Pihaknya berupaya soal perbaikan di semua tahapan.
Menurut Robinsar, secara angka capaian saat ini masih perlu ditingkatkan, sehingga perbaikan terus dilakukan terutama pada tahapan perencanaan pembangunan.
"Memang selama ini kalau kita bicara angka, posisi kita masih di bawah. Karena itu, kita terus melakukan perbaikan, terutama pada tahapan perencanaan," kata Robinsar, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Robinsar mengungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah teknis yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
"Artinya, banyak tahapan yang kita lakukan secara teknis sudah sesuai dengan arahan dan harapan," kata Robinsar.
Kendati begitu, Robinsar juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK). Robinsar menyebut seluruh tahapan harus berjalan sesuai jalur dan jadwal yang telah ditetapkan.
"MCP KPK ini menjadi perhatian kita. Penilaiannya tidak hanya satu aspek, tapi mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan," jelas Robinsar.
Setiap tahapan sekecil apa pun, kata Robinsar, memiliki peran penting dan harus dijalankan sesuai regulasi yang berlaku.
"Semua proses harus transparan, tepat waktu, dan sesuai mekanisme, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penetapan," tegas Robinsar.
Lebih lanjut, Robinsar menekankan bahwa pokir DPRD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar program pembangunan dapat berjalan sejalan antara eksekutif dan legislatif serta sesuai kebutuhan masyarakat.
"Dengan begitu, pokir yang diusulkan benar-benar bisa memberikan manfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat," pungkasnya.
Tonton juga video "Hamdan Kasim Jadi Tersangka Gratifikasi Uang 'Siluman' Pokir DPRD NTB"
(anl/ega)
