RI Tak Ajukan Myanmar ke DK PBB

Jakarta - Krisis yang berlangsung di Myanmar menjadi keprihatinan internasional. Tapi belum tentu RI bisa mengajukan isu kembali itu ke forum DK PBB saat duduk sebagai Presiden DK PBB bulan depan. "Isu Myanmar bukan lagi yang dominan atau signifikan di DK PBB," kata Menlu Hasan Wirajuda memberi alasan. Pernyataannya di atas ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai mendampingi Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) menerima Ibrahim Gambari, utusan khusus PBB untuk Myanmar, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/10/2007). Menlu menjelaskan Myanmar tidak lagi menjadi agenda DK PBB pasca keluarnya resolusi yang dimotori AS, Rusia dan Tiongkok pekan lalu. Usaha memasukkannya lagi dalam agenda pun selalu ditentang oleh China. "Masih banyak agenda lain di DK PBB," imbuhnya. Gambari sendiri dalam keterangannya pada pers, tidak menjelaskan secara rinci diskusinya dengan Presiden SBY. Ia hanya mengatakan sepakat bahwa penyelesaian Myanmar dengan mengedepankan jalur dialog. "Kunjungan saya ke dua ke Myanmar membawa hasil positif. Kami ingin memastikan bahwa Myanmar terus melanjutkan agenda roadmap to democracy," sambung Gambari. (lh/nrl)