SBY Minta Mendiknas Revisi RPP Pendidikan Kedinasan

Jakarta - Presiden SBY meminta Mendiknas Bambang Sudibyo memperbaiki rancangan PP (RPP) tentang Pendidikan Kedinasan. Dalam waktu 2 bulan, Bambang harus membuat RPP mengakomodasi lebih banyak peran departemen."Pola baku penyelesaian pendidikan kedinasan ini belum final. Saya diberi waktu oleh presiden untuk mengusulkan kembali RPP dalam waktu 2 bulan," ungkap bambang usai rapat dengan SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (11/10/2007).Menurut Bambang, SBY meminta RPP digarap ulang untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan departemen tanpa melanggar perundang-undangan. "Pendidikan kedinasan bisa dikelola departemen terkait, asalkan itu betul pendidikan untuk PNS atau CPNS," kata Bambang yang merupakan guru besar ekonomi di UGM itu.Bambang menambahkan, banyak pendidikan kedinasan di daerah yang menerima bukan PNS. Namun Balai Diklat tidak termasuk dalam pendidinan kedinasan karena sifatnya yang nongelar."Dulu banyak diklat. Lama-lama berkembang dan memberikan gelar, akhirnya menjadi pendidikan tinggi kedinasan," tandasnya. (aba/sss)