Malaysia Harus Klarifikasi Soal Alat Sadap Diplomatnya

Jakarta - Walau penyadapan sudah biasa dilakukan di dunia intelijen, namun pemerintah Malaysia perlu menjelaskan penemuan alat sadap yang dilakukan oleh diplomatnya di Indonesia. Bila tidak, hal itu akan merusak hubungan diplomatik kedua negara serumpun ini."Sebetulnya yang namanya sadap menyadap di dunia bawah tanah sudah sering terjadi. Persoalannya, kalau ini terbuka ke publik bisa merusak hubungan antara kedua negara yang efeknya bisa di deportasi atau persona nongratakan," kata pengamat intelijen Wawan H Purwanto di Jakarta, Selasa (9/10/2007).Menurut Wawan, sebenarnya bagasi diplomatik itu merupakan hak yang diberikan kepada suatu negara. Hanya saja, karena ini melalui bea cukai dan kepabeanan, alat tersebut terbongkar di bandar udara."Ini yang harus kita sadari, untuk apa alat penyadap itu, kalau bukan untuk menyadap. Oleh karenanya, perlu ada kejelasan terutama pemerintah Malaysia harus mengklarifikasi agar tidak menimbulkan anggapan buruk yang bisa menyebabkan renggangnya hubungan diplomatik negara serumpun ini," jelasnya.Diakui Wawan, diplomat Malaysia telah ceroboh dan teledor dalam membawa peralatan yang tidak memperhatikan aspek keamanannya. Bila kasus seperti ini sudah mencuat ke publik, akan menimbulkan dampak yang begitu luas dengan berbagai tanggapan yang berkembang belakangan ini."Tapi ini tergantung kita untuk membuktikan alat ini benar ada, artinya sebelumnya ini sudah ada. Sebab alat ini tergolong canggih dengan sensitivitas yang tinggi, makanya perlu penelitian yang lebih jauh oleh pihak Lembaga Sandi Negara yang berkompeten soal ini," ujarnya Wawan.Kejadian penyadapan yang dilakukan oleh kalangan diplomat ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini pernah terungkap di sejumlah negara lain seperti Australia, Eropa dan Amerika Serikat sendiri."Yang penting bagaimana counter penyadapan atau melakukan pengacakan sinyal. Perlu diteliti, apakah alat ini untuk kepentingan spionase atau internal seperti alat interkom saja," imbuh Wawan.Ditambahkan Wawan, bila diplomat yang bersangkutan memang terbuktimelakukan spionase dengan melakukan penyadapan, sudah barang tentu yang bersangkutan bisa dipersona nongratakan, tidak hanya melakukan protes keras."Kalau terbukti personal itu melakukan tindakan persona nongrata atau menurunkan status diplomatiknya menjadi kuasa usaha saja," katanya.Wawan sependapat bila penemuan alat sadap ini menjadi deretan panjangdaftar peristiwa yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Selama ini hubungan kedua negara serumpun ini selalu pasang surut, karena berbagai persoalan seperti kasus Sipadan Ligitan, Ambalat, pergeseran patok darat dan luat, termasuk sikap Malaysia yang melecehkan Indonesia dengan kasus TKI, sikap arogansi tentara Malaysia, pemukulan wasit karate oleh polisi Malaysia."Tentunya ini bukti adanya kepentingan yang berbenturan di sini, ini yang harus dikritisi, jangan sampai ada konfrontasi seperti dahulu," tandas Wawan.Menghadapi sikap Malaysia yang kian hari kian arogan ini, lanjut Wawan, sudah saat pemerintah melakukan tindakan yang lebih kongkret. Tidak hanya melayangkan surat nota protes yang keras."Bila mereka tidak mengindahkan protes kita, perlu tindakan penurunan hubungan diplomatik, kalau itu terpaksa apa boleh buat," tegasnya. (zal/ken)