Pemerintah Tidak Mau Putuskan Hubungan dengan Malaysia

Jakarta - Terjadinya kembali kasus tindak semena-mena Rela terhadap WNI di Malaysia, bukan alasan kuat bagi Pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tetangga itu. Mencegah berulangnya kasus serupa, justru memerlukan kehadiran seorang diplomat yang handal. Demikian kata Jubir Kepresidenan, Dino Pattidjalal, menanggapi wacana pemutusan hubungan diplomatik RI-Malaysia menyusul kasus yang menimpa Muslinah Nurdin, istri diplomat KBRI yang sempat ditahan oleh Rela. "Kita ingin justru kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Kuncinya adalah dengan adanya seorang dubes kompeten yang dapat mempererat hubungan dengan semua pihak," ujar Dino menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2007). Pemerintah RI tidak berkeberatan dengan razia pendatang gelap yang digelar Rela. Hanya saja aktivitas imigrasi yang merupakan hak setiap negara berdaulat itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum berlaku dan memperhatikan batas kesantunan sehingga menghindarkan terjadinya gesekan atau masalah yang tidak perlu di lapangan. "Kita memandang Pemerintah Malaysia perlu mengkaji secara teliti dan seksama kinerja Rela. Kasus demikian perlu diredam dan ditangani lebih lanjut dengan langkah korektif," tandas Dino. Pemerintah Malaysia bukan diam saja menanggapi kasus-kasus Rela. Sejumlah upaya perbaikan telah dilakukan, antara lain mempererat koordinasi lembaga imigrasi, kementerian luar negeri dan kepolisian dua negara. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah praktek di lapangan, misalnya dengan mempertegas standar operasi dan memberantas oknum yang menunggangi Rela. "Sejauh ini kita melihat ada kemauan keras Malaysia dalam hal ini. Mereka malu juga dengan kasus begini," imbuh Dino. (lh/asy)