.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menanggapi wacana pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan kebijakan quantitative easing (QE). Ia menyebut hingga kini belum ada pembahasan awal dari pemerintah kepada DPR terkait rencana tersebut.
"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing," ujar Said, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).
Said belum dapat memberikan pandangan lebih jauh mengenai kebijakan tersebut karena belum adanya komunikasi awal dari pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar yang jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun, yang pasti setiap kebijakan ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya," katanya.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki ruang fiskal untuk tetap menjaga defisit di bawah 3 persen PDB. Ada sejumlah langkah yang ditempuh untuk mencapai disiplin fiskal tersebut.
Dari sisi pendapatan negara, pemerintah perlu memastikan target penerimaan tercapai, termasuk melalui pembenahan sistem perpajakan.
Said menilai penerapan coretax system diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Lalu, pengendalian belanja negara juga menjadi faktor penting. Pemerintah dinilai perlu melakukan efisiensi dengan memprioritaskan program yang benar-benar penting.
"Dari sisi belanja, pemerintah dari melakukan efisiensi. Fokus efisiensi terhadap berbagai program yang tidak prioritas, dan kita memiliki pengalaman atas hal ini. Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit di bawah 3 persen insya allah bisa dijaga," ujarnya.
Di sisi lain, pengelolaan pembiayaan juga perlu diperhatikan. Ia menilai kondisi pemeringkatan kredit yang cenderung negatif dapat menjadi tantangan dalam mencari pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).
"Pemerintah juga perlu menjaga target pembiayaan bisa dikelola dengan baik. Di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN. Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa meyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN, dan memperluas SBN pada porsi ritel," katanya.
Terkait wacana pelebaran defisit di atas 3 persen PDB, ia menilai kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang perlu diperhitungkan secara matang.
"Jika pemerintah menempuh kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, tentu ada plus dan minusnya. Positifnya, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang," ujarnya.
Hal serupa juga berlaku jika pemerintah mempertimbangkan kebijakan QE. Menurutnya, kemampuan Bank Indonesia (BI) harus diperhitungkan dengan matang, terutama karena bank sentral memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
"Sebab BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs, dan inflasi. kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, dan bauran kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat. Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya," katanya.
Said juga mengingatkan risiko lain yang mungkin muncul jika kebijakan pencetakan uang ditempuh. Menurutnya, langkah tersebut harus dianalisis dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar.
"Demikian halnya dengan cetak uang, resiko stagflasinya harus di analisa dengan jernih. Tidak bisa kita sembarangan cetak uang. Sebab kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," ujarnya.
Sebab itu, ia berharap setiap kebijakan ekonomi didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan melibatkan para ekonom agar risiko dan langkah mitigasinya dapat dipetakan dengan baik.
"Saya mengharapkan ada kajian melibatkan para ekonom, dengan demikian setiap kebijakan ekonomi dapat basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga segala risikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya," katanya.
Said menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menjaga kondisi fiskal Indonesia tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.
"Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan," ujarnya.
Lihat juga Video: Defisit APBN 2025 Hampir 3%, Anggota Baleg DPR Soroti Perpajakan
