Tak Perlu Komunikasi Khusus SBY - Badawi Soal Insiden Rela

Jakarta - Pemerintah RI sangat menyayangkan kasus penangkapan istri seorang diplomat RI di Malaysia oleh anggota Rela. Tapi tidak perlu ada komunikasi khusus Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) dengan PM Malaysia Abdullah Badawi membahas kasus itu. "Ini cukup ditangani di tingkat KBRI," kata Jubir Kepresidenan Dino Pattidjalal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2007). Kasus terbaru ini jauh berbeda dengan yang menimpa wasit karate Donald Luther Kolopita beberapa waktu sebelumnya. Berdasar klarifikasi KBRI tidak benar ada kekerasan anggota Rela terhadap Muslinah Nurdin - istri diplomat RI - Sabtu Oktober lalu. Memang sempat terjadi penahanan, tapi itu lebih karena salah paham dan faktanya tidak ada tindak kekerasan. "Si Ibu sedang berjalan-jalan, dan kebetulan ada razia Rela. Kepadanya ditanyakan tanda pengenal lalu ditunjukkan kartu diplomatik. Tapi ini tidak diterima oelh Rela dan meminta ditunjukkan paspor. Sementara menunggu paspornya diantar, Si Ibu diminta menunggu di SPBU bersama beberapa orang lain yang terjaring razia. Satu jam kemudian paspornya datang, dan setelah diperlihatkan yang bersangkutan dibebaskan," urai Dino tentang kronologi kejadian yang diterimanya dari KBRI Malaysia. Menurutnya, seharusnya masalah sudah selesai ketika Muslinah Nurdin menunjukkan kartu diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia sendiri. Tapi ternyata anggota Rela belum paham dengan aturan imigrasi yang sudah sangat lazim di kalangan diplomatik itu sehingga tetap ngotot untuk diperlihatkan surat paspor. "KBRI sudah kirim surat protes. Karena dengan menunjukkan kartu diplomatik harusnya sudah dilepaskan sesuai ketentuan berlaku. Tapi kenapa masih ditanyakan lagi paspot? Ini yang kita minta penjalasan," sambung Dino. Bagaimana komentar Anda mengenai kasus ini? Silakan berkomentar dan bergabung dalam diskusi di: DetikForum. (lh/nrl)